Item terkait

Senin, 02 November 2015 00:00

PRESIDEN JOKOWI MEMBUAT KEBIJAKAN "DOUBLE" KEWARGANEGARAAN

Kebijakan ini mendulang kontroversi pro dan kontra..bagaimana kelanjutannya?

Rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12/2006 untuk memungkinkan warga Indonesia untuk bisa  berkewarganegaraan ganda akan berisiko berdasarkan sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini, hal ini disampaikan oleh beberapa anggota parlemen dan ahli hukum.

"Pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh untuk mengevaluasi peraturan kewarganegaraan ganda karena ide ini sangat rentan terhadap berbagai masalah," ungkap Hikmahanto Juwana, profesor hukum internasional di Universitas Indonesia.

Menurut Hikmahanto, memiliki kewarganegaraan ganda akan meningkatkan kecenderungan orang untuk menghindari membayar pajak di Indonesia dengan alasan bahwa mereka memegang kewarganegaraan asing. Tantangan lain, Hikmahanto mengatakan, terkait dengan pertanyaan yang berwenang akan melindungi seseorang jika mereka berada dalam kesulitan. Dia menyarankan bahwa kedua negara masuk akal bisa mengklaim hak untuk melindungi warga negara mereka.

"Namun, [jika tujuannya adalah] untuk memudahkan migrasi bagi warga Indonesia yang telah tinggal di luar negeri, pemerintah lebih baik memudahkan dengan cara mengubah peraturan visa untuk mendukung orang-orang Indonesia dan keturunannya," tegasnya.

Badan legislatif tertinggi di Indonesia setuju dengan Hikmahanto, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus mengubah hukum untuk memudahkan migrasi sebelum mengeluarkan kebijakan untuk memungkinkan warga Indonesia untuk memegang kewarganegaraan ganda.
"Apakah itu juga berlaku untuk orang asing yang bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia?" Muhyidin, Majelis Permusyawaratan (MPR) wakil ketua Rakyat mengatakan. Muhyidin menegaskan pemerintah harus menghitung dan hati-hati mempelajari konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Mirip dengan pemimpin MPR, anggota DPR (DPR) Akbar Faisal mengatakan bahwa masalah kewarganegaraan jelas berdasarkan UU No. 12/2006, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. "Presiden harus berbicara dengan DPR sebelum mengeluarkan kebijakan seperti itu," kata Akbar.

Sedangkan ahli hukum lain mengatakan bahwa kebijakan mengizinkan kewarganegaraan ganda akan membuat sambungan yang lebih positif dengan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Rencana kebijakan Presiden Joko Widodo ini banyak menuai protes kontroversial, namun langkah apa yang akan diambil oleh Jokowi selanjutnya?

 

Sumber : www.thejakartapost.com

 

 

 

 

Cam - Cimaja Live

Scroll To Top